- Vietnam resmi melegalkan aset digital lewat UU baru yang akan berlaku mulai Januari 2026.
- Pemerintah Vietnam gandeng Bybit dan luncurkan proyek blockchain lokal untuk dukung regulasi.
Vietnam resmi menyatakan bahwa aset digital kini punya dasar hukum. Beberapa hari lalu, Majelis Nasional telah mengesahkan Undang-Undang Industri Teknologi Digital yang akan mulai berlaku per 1 Januari 2026. Aturan ini menjadi jawaban atas kebutuhan lama: regulasi yang jelas, apalagi mengingat aktivitas kripto di Vietnam terus tumbuh, meski sebelumnya berjalan di area abu-abu.
Undang-undang ini membagi aset digital menjadi dua kategori: aset virtual dan aset kripto. Aset virtual merujuk pada alat tukar atau instrumen investasi digital yang tidak termasuk dalam kategori uang fiat atau sekuritas.
Sedangkan aset kripto adalah aset berbasis enkripsi atau teknologi digital, juga tidak termasuk dalam kategori sekuritas. Tujuannya bukan cuma soal legalitas, tapi juga sebagai landasan untuk pengawasan, perlindungan pengguna, dan pencegahan aktivitas ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme.
JUST IN: 🇻🇳 Vietnam legalises digital assets by passing the Digital Technology Law, which takes effect on January 1, 2026. pic.twitter.com/c3YqCaW4zC
— Whale Insider (@WhaleInsider) June 15, 2025
Vietnam Mulai Serius Tata Ekosistem Kripto Domestik
Yang menarik, regulasi ini bukan berdiri sendirian. Pemerintah Vietnam sudah mulai menyusun batu pijakan sejak awal tahun. Pada konferensi pers 5 Maret lalu, Deputi Menteri Keuangan Nguyen Duc Chi menyampaikan bahwa Vietnam tengah menyiapkan pilot bursa aset digital resmi.
Rencana ini akan melibatkan entitas yang telah mengantongi izin dan berjalan di bawah pengawasan pemerintah. Jadi kalau kamu berpikir bahwa kripto di Vietnam masih seperti zaman bebas, sepertinya perlu update.
Di sisi lain, Vietnam juga tidak bekerja sendiri. Pada April lalu, CNF melaporkan bahwa negara ini menggandeng Bybit untuk proyek sandbox kripto. Tujuannya adalah untuk menguji model perdagangan kripto yang aman, terstruktur, dan bisa dijadikan dasar kebijakan permanen. Kolaborasi ini dianggap sebagai jembatan menuju kerangka hukum yang lebih terkendali.
Namun Vietnam tak berhenti sampai di situ. Beberapa minggu lalu, perusahaan lokal bernama 1Matrix meluncurkan platform blockchain Layer‑1 pertama yang sepenuhnya dikembangkan dan dijalankan di dalam negeri. Ini bukan sekadar prestasi teknologi, tapi juga sinyal kuat bahwa Vietnam sedang serius membangun kedaulatan digitalnya sendiri. Bisa dibilang, ini semacam “sawah digital” mereka—dibajak dan ditanami sendiri.
Lebih lanjut lagi, Undang-Undang ini juga mencakup dukungan untuk sektor lain seperti kecerdasan buatan, semikonduktor, dan pusat data. Pemerintah berencana memberikan berbagai insentif: mulai dari pajak, lahan, sampai dukungan riset. Tujuannya agar industri teknologi tak hanya jadi penonton global, tapi ikut masuk ke arena.
Kalau kamu tinggal di Vietnam dan pernah ragu untuk mencoba dunia kripto karena takut dianggap ilegal—per Januari 2026, kamu bisa bernafas lebih lega. Tapi jangan buru-buru mikir bisa cuan tanpa aturan.
Aturan teknis seperti lisensi, integrasi keuangan, dan pajak masih akan dirumuskan sepanjang 2025. Jadi sambil menunggu, mungkin saatnya bersiap jadi pengguna yang bukan cuma tahu beli, tapi juga paham regulasi.
