- Vietnam menggandeng Bybit untuk uji coba perdagangan kripto demi membangun kerangka hukum yang lebih terstruktur.
- Proyek sandbox bersama Bybit jadi langkah awal Vietnam menuju regulasi kripto yang lebih aman dan terkendali.
Vietnam kini bergerak cepat di tengah gempuran tren kripto global. Kementerian Keuangan negara itu baru saja menggandeng Bybit, salah satu bursa kripto terbesar di dunia, untuk meluncurkan pilot project perdagangan aset digital. Langkah ini bukan sekadar uji coba biasa. Pemerintah ingin menjadikan proyek ini sebagai fondasi awal dari kerangka hukum yang sudah lama ditunggu-tunggu.
Kalau semua berjalan lancar, platform perdagangan kripto ini akan menjadi yang pertama beroperasi secara resmi di bawah pengawasan langsung otoritas Vietnam.
Rencana ini sudah disiapkan matang-matang dan direncanakan untuk diajukan dalam bentuk rancangan resolusi pada awal Mei 2025. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan uji coba yang aman, terukur, dan penuh kendali sebelum benar-benar merilis regulasi permanen.
Vietnam Makes a Bold Move in Crypto!
Vietnam’s Finance Ministry teams up with Bybit to kick off a crypto trading pilot program — a major step toward building a clear legal framework for digital assets in the country.
This partnership could pave the way for full crypto… pic.twitter.com/Sy6vgsQ2Ib
— Crypto Patel (@CryptoPatel) April 19, 2025
Vietnam Siapkan Lompatan Baru Lewat Konsep Sandbox
Bybit sendiri tak hanya dipinjam namanya. Mereka turun langsung memberikan dukungan teknis. Mulai dari sistem manajemen risiko, penerapan protokol anti pencucian uang (AML), sampai kepatuhan hukum yang ketat.
Di mata CEO Bybit, Ben Zhou, proyek ini layaknya “sandbox” tempat berbagai mekanisme bisa diuji tanpa bikin pasar panik. Konsep sandbox seperti ini memang bukan hal baru di dunia finansial, tapi untuk Vietnam, ini bisa jadi batu loncatan besar.
Di sisi lain, CNF sebelumnya melaporkan bahwa Perdana Menteri Vietnam telah memerintahkan percepatan kerangka hukum untuk kripto seperti Bitcoin dan Ethereum. Jadi bisa dibilang, proyek bersama Bybit ini bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari upaya yang lebih besar untuk menata ulang lanskap kripto di dalam negeri.
Lebih lanjut lagi, ini bukan satu-satunya gebrakan. Pada 4 April 2025, Asosiasi Blockchain Vietnam menjalin kerja sama dengan ACAMS—organisasi internasional yang berfokus pada sertifikasi spesialis anti pencucian uang.
Tujuannya? Meningkatkan standar kepatuhan dan menjaga integritas pasar aset digital. Coba bayangkan kalau semua platform lokal mengikuti standar seperti ini. Risiko disalahgunakan untuk aktivitas ilegal bisa ditekan jauh lebih ketat.
Langkah Pajak dan Blockchain Nasional yang Menggoda
Namun demikian, tidak semua kabar datang dalam bungkusan manis. Pada 15 April 2025, pemerintah Vietnam juga mengumumkan skema pajak baru untuk aktivitas kripto. Pajak Keuntungan Modal sebesar 20% akan dikenakan pada selisih keuntungan dari jual-beli aset digital.
Belum cukup di situ, layanan platform kripto juga akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Bahkan pendapatan dari mining, staking, dan airdrop juga tak luput dari pengenaan pajak penghasilan sesuai tarif progresif yang berlaku.
Pemerintah juga memperkuat pengawasan dengan mengakses data dari blockchain maupun platform bursa untuk memburu para penghindar pajak. Kalau dulu masih bisa ngumpet-ngumpet, sekarang bisa-bisa malah ketahuan lewat jejak on-chain yang tercatat rapi.
Bukan cuma itu, mereka juga lagi menjajaki peluncuran exchange lain di Ho Chi Minh City dan Da Nang. Ditambah lagi, proyek blockchain nasional bernama “Make in Vietnam” sedang digarap bareng One Mount Group, dengan nilai investasi mencapai US$500 juta.
Misi mereka sederhana tapi ambisius: membuat jaringan Layer-1 buatan lokal yang bisa jadi tulang punggung industri digital ke depan.
