Semua berita diperiksa secara ketat dan ditinjau oleh pakar blockchain dan para profesional industri berpengalaman.
- Ukraina sahkan RUU kripto dengan pajak 18% penghasilan dan 5% militer pada pembacaan pertama.
- RUU selaras regulasi Uni Eropa, bertujuan memperkuat penerimaan negara serta mendorong transparansi industri aset digital.
Parlemen Ukraina telah mengambil langkah penting dalam perjalanan panjang regulasi aset digital. Negara ini telah menyetujui rancangan undang-undang legalitas dan pajak kripto pada pembacaan pertama dengan dukungan 246 suara.
Keputusan ini menjadi sorotan karena membuka jalan bagi regulasi yang lebih jelas di tengah tingginya adopsi kripto di negara tersebut.
RUU ini membawa aturan pajak yang cukup ketat. Keuntungan dari aset digital akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 18% ditambah 5% pajak militer. Jika dihitung, total beban pajak bisa mencapai 23%.
Namun demikian, untuk mendorong partisipasi lebih cepat di tahun pertama, pemerintah memberi insentif dengan tarif 5% khusus untuk konversi kripto ke mata uang fiat. Kebijakan sementara ini dipandang sebagai cara agar para pelaku industri tidak menunda kepatuhan mereka.
Pajak Ketat dan Potensi Perubahan Regulasi di Ukraina
Meskipun sudah disetujui, perjalanan RUU ini belum berakhir. Masih ada pembacaan kedua yang berpeluang besar membawa perubahan. Salah satu hal yang masih diperdebatkan adalah siapa yang kelak menjadi otoritas pengawas.
Apakah Bank Sentral Ukraina atau Komisi Sekuritas dan Pasar Modal, itu masih jadi tanda tanya besar. Lebih lanjut lagi, detail teknis soal klasifikasi aset, kewajiban pelaku industri, hingga sistem pelaporan juga kemungkinan mengalami perbaikan.
RUU tersebut mendefinisikan aset virtual sebagai properti bergerak, bukan uang sah. Transaksi kripto tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, kecuali untuk kategori tertentu seperti NFT atau token yang mewakili hak atas layanan maupun properti.
Penyedia layanan aset digital diwajibkan mendaftar secara resmi serta menyampaikan laporan tahunan. Jika mereka melanggar aturan, maka denda progresif menanti, dimulai dari 10% di tahun 2026 hingga 25% pada periode 2027–2029. Cukup jelas bahwa pemerintah ingin membangun sistem yang disiplin.
Yang menarik, Komite Pajak Parlemen memperkirakan penerimaan negara bisa meningkat hingga 14–15 miliar hryvnia per tahun, atau sekitar US$339–US$363 juta. Angka itu bukan kecil untuk Ukraina yang sedang berusaha menjaga stabilitas fiskal di tengah konflik.
Tidak hanya itu, regulasi ini juga dirancang agar selaras dengan aturan aturan Uni Eropa, khususnya MiCA, supaya integrasi dengan standar internasional tetap terjaga.
Latar Belakang dan Arah Kebijakan
Jika menoleh ke belakang, sebenarnya Maret lalu Ukraina masih menimbang tarif pajak kripto yang jauh lebih rendah, sekitar 5% hingga 10%. Saat itu, para anggota parlemen menginginkan undang-undang rampung pada pertengahan 2025.
Targetnya sederhana: menyeimbangkan kebutuhan negara untuk memungut pajak dengan menjaga agar industri kripto tetap bisa tumbuh, meski kondisi ekonomi sedang penuh tantangan. Sekarang, dengan beban pajak yang diusulkan, banyak yang bertanya-tanya apakah pasar akan tetap bergairah atau justru melambat.
Di sisi lain, adopsi kripto di Ukraina memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Negara ini menempati peringkat kedelapan dalam Indeks Adopsi Kripto 2025 versi Chainalysis. Artinya, penggunaannya sudah cukup luas, baik untuk kebutuhan pribadi, bisnis, maupun sumbangan dalam mendukung upaya perang.
Bukan cuma itu, kripto juga dilihat sebagai sarana transparansi dan cara baru untuk menjaga arus pendanaan tetap terjaga.
