Semua berita diperiksa secara ketat dan ditinjau oleh pakar blockchain dan para profesional industri berpengalaman.
- RUU 7788 membuka peluang pembayaran pajak dan denda memakai kripto seperti Bitcoin dan Ethereum.
- Pemerintah negara bagian ingin kendali lebih atas adopsi kripto tanpa tunggu regulasi pusat.
New York semakin mantap membuka pintu untuk adopsi kripto. Lewat RUU Assembly Bill 7788 yang baru saja diperkenalkan oleh anggota majelis negara bagian Clyde Vanel, pemerintah negara bagian bisa menerima pembayaran dalam bentuk kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan Bitcoin Cash.
Pembayaran ini mencakup pajak, denda, hingga berbagai biaya lain yang sebelumnya hanya bisa dibayar dengan metode tradisional.
Langkah ini bukan sekadar isyarat bahwa New York ingin lebih terbuka terhadap teknologi baru. Ia juga menjadi bagian dari pergeseran sikap yang sedang terjadi secara nasional, terutama dalam beberapa bulan terakhir.
TODAY: New York Bill introduced to allow the state govt to accept cryptocurrency payments
Assembly Bill 7788 is sponsored by Rep. Clyde Vanel (@clydevanel) pic.twitter.com/NDULgHul7w
— Bitcoin Laws (@Bitcoin_Laws) April 11, 2025
New York Ambil Jalur Sendiri Soal Kripto
Belum lama ini, Presiden Donald Trump telah menandatangani undang-undang yang membatalkan revisi dari IRS (Internal Revenue Service) terkait definisi “broker.” Aturan lama yang telah direvisi sempat memperluas makna broker, termasuk platform DeFi, dan mewajibkan mereka patuh pada standar pelaporan pajak yang ketat—layaknya bursa kripto terpusat.
Pembatalan ini membuat banyak pelaku industri merasa lega, karena bisa bernapas sedikit lebih lega dalam mengembangkan teknologi mereka tanpa tekanan regulasi yang memberatkan.
Di sisi lain, keputusan Vanel untuk mendorong RUU 7788 ini menandakan bahwa ada harapan dari negara bagian untuk punya kontrol lebih besar atas pengelolaan kripto di wilayahnya. Pemerintah New York tidak menunggu bola dari tingkat federal, melainkan mencoba mengatur sendiri bagaimana teknologi ini bisa menyatu dalam sistem pembayaran resmi mereka.
Namun demikian, tidak semua pejabat mengambil pendekatan yang sama. Jaksa Agung New York, Letitia James, justru mendesak pemerintah pusat untuk segera membuat kerangka regulasi nasional yang lebih komprehensif.
Dalam surat resminya ke anggota kongres, ia menekankan pentingnya perlindungan investor dari skema penipuan dan manipulasi pasar. Ia juga mendorong agar perusahaan kripto diwajibkan mendaftar ke lembaga federal dan tunduk pada standar token yang jelas.
Antara Kelonggaran Aturan dan Perlindungan Investor
Lebih lanjut lagi, Departemen Kehakiman AS pun tampak mengubah pendekatan. Mereka menyampaikan lewat memo kebijakan baru bahwa mereka tidak lagi akan menuntut penyedia layanan kripto seperti mixing service, dompet digital, atau bursa kripto atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penggunanya.
Fokus mereka bergeser ke aktor-aktor langsung yang melanggar hukum, bukan platform-nya. Ini membuka ruang baru bagi pelaku industri untuk beroperasi tanpa harus selalu takut menjadi sasaran hukum karena ulah oknum.
New York juga sedang menyiapkan diri agar tidak ketinggalan. CNF sebelumnya melaporkan bahwa parlemen negara bagian telah meninjau RUU untuk memerangi penipuan rug pull yang marak di ranah kripto. Ini adalah upaya tambahan untuk menciptakan keseimbangan, seperti membuka pintu bagi adopsi, tapi tetap menjaga agar tidak menjadi ladang empuk bagi pelaku nakal.
Jika semua ini berjalan sesuai rencana, bisa saja ke depan masyarakat New York membayar pajak mereka pakai kripto langsung dari dompet digital mereka, tanpa perlu repot-repot menukar ke dolar dulu. Sesuatu yang dulu terdengar seperti ide iseng di forum online, kini justru sedang didorong dari dalam parlemen negara bagian.
