Semua berita diperiksa secara ketat dan ditinjau oleh pakar blockchain dan para profesional industri berpengalaman.
- Partai sayap kanan Prancis usulkan pemanfaatan listrik nuklir surplus untuk tambang Bitcoin skala nasional.
- Marine Le Pen kini dukung produksi kripto setelah sebelumnya ingin melarang penggunaan aset digital.
Rassemblement National (RN), partai politik sayap kanan di Prancis, kembali mencuri perhatian. Kali ini bukan karena isu imigrasi atau kebijakan sosial, melainkan karena niat mereka menambang Bitcoin dengan menggunakan tenaga nuklir.
Bukan dalam arti kiasan, melainkan benar-benar memakai kelebihan daya dari pembangkit listrik nuklir milik negara. Rencana ini disiapkan menjadi undang-undang, dan tampaknya didukung langsung oleh sang pemimpin partai, Marine Le Pen.
According to Le Monde, France’s far-right party Rassemblement National is drafting a bill to use surplus nuclear power to mine Bitcoin. In 2016, party leader Marine Le Pen called for a ban on cryptocurrencies, labeling them tools of elites and Wall Street. By 2022, she advocated…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 4, 2025
Dari Anti-Kripto ke Pro-Bitcoin: Arah Baru Politik Prancis
Yang membuat semuanya semakin menarik adalah kenyataan bahwa Le Pen dulunya menolak keras kripto. Pada 2016, ia bahkan menyebut aset digital sebagai alat milik elit global dan Wall Street. Tapi waktu berubah, dan begitu pula arah politik. Di tahun 2022, dia mulai melunak dan mendorong regulasi, bukan pelarangan.
Kini, pada 2025, dia justru mendukung produksi kripto secara langsung. Perubahan haluan politik yang cukup… mengejutkan? Atau pragmatis? Silakan nilai sendiri.
Lebih lanjut lagi, langkah ini tampaknya bukan sekadar cari sensasi. RN mengusulkan agar kelebihan pasokan listrik dari reaktor nuklir dimanfaatkan untuk menambang Bitcoin. Biasanya, listrik ini tidak digunakan dan hanya terbuang sia-sia.
Daripada dibiarkan, mengapa tidak diubah jadi aset digital bernilai tinggi, pikir mereka. Salah satu anggota parlemen RN, Aurélien Lopez-Liguori, sudah ditugaskan merancang undang-undangnya. Lokasi yang dibidik pun bukan sembarangan: fasilitas milik perusahaan listrik negara, EDF.
Di sisi lain, pemerintah Prancis sendiri tidak pasif soal kripto. Sejak 30 April 2025, negara itu sudah resmi mengizinkan aset kripto dijadikan jaminan untuk pinjaman.
Bank atau platform peminjaman kini bisa memberikan kredit berdasarkan nilai kripto yang dimiliki seseorang, dengan rasio pinjaman terhadap nilai (LTV) mencapai 60%. Ini dianggap sebagai langkah penyelarasan dengan aturan MiCA dari Uni Eropa. Jadi, kalau dilihat dari sisi regulasi, Prancis memang semakin terbuka terhadap kripto.
Energi Tak Terpakai Jadi Tambang Uang Digital?
Kembali ke soal penambangan, RN menyebut proyek ini sebagai cara cerdas untuk memonetisasi listrik yang tak terpakai.
Menurut mereka, logika partai hijau yang hanya fokus pada pengurangan konsumsi energi tidak cukup. Justru, katanya, energi paling ramah lingkungan adalah yang tidak dibuang sia-sia. Mereka bahkan sempat berpose di reaktor Flamanville sebagai bentuk dukungan terhadap rencana ini. Gaya mereka memang kadang nyeleneh, tapi idenya tetap menuai perhatian.
Namun demikian, tidak semua pihak setuju begitu saja. Beberapa pakar energi memperingatkan bahwa penggunaan listrik nuklir untuk aktivitas intensif seperti mining bisa berdampak pada stres sistemik reaktor.
Ada juga pertanyaan soal keamanan data dan pengaruhnya terhadap stabilitas jaringan listrik. Tapi RN tampaknya yakin. Mereka percaya infrastruktur negara bisa dioptimalkan untuk menciptakan pemasukan baru sekaligus memperkuat kedaulatan digital.
Sementara Prancis mencoba bersahabat dengan kripto, isu lama belum sepenuhnya tuntas. Pada Januari lalu, CNF melaporkan bahwa regulator Prancis tengah menyelidiki Binance atas dugaan praktik pencucian uang dan aktivitas tanpa izin. Padahal, sejak 2022, Binance sudah mendapat persetujuan untuk beroperasi secara legal. Tapi tampaknya masa lalu mereka terus membayangi, dan penyelidikan belum benar-benar usai.
