- IMF menyarankan Pakistan untuk memperluas jaringan pajaknya untuk mencakup keuntungan kripto dan real estat untuk meningkatkan pendapatan.
- Langkah-langkah yang diusulkan termasuk mengenakan pajak atas keuntungan dari investasi kripto dan memperketat peraturan tentang transaksi real estat.
International Monetary Fund (IMF) telah mengeluarkan seruantegas bagi Pakistan untuk menerapkan pajak keuntungan modal (CGT) atas investasi kripto sebagai prasyarat untuk mengakses paket dana talangan senilai US$3 milyar.
Persyaratan ini diajukan sela ma diskusi mengenai pengaturan siaga (SBA) senilai US$3 milyar. Rekomendasi IMF menggarisbawahi dorongan yang lebih luas untuk reformasi fiskal dalam lanskap ekonomi Pakistan.
Negotiations between Pakistan and the IMF on a $3 billion standby arrangement will conclude today. IMF asks Pakistan to impose capital gains tax on cryptocurrency investments. If negotiations go well, the IMF will pay out the remaining $1.1 billion or so of the bailout package.…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) March 18, 2024
Arahan IMF secara khusus menargetkan Dewan Pendapatan Federal Pakistan (FBR), mendesak mereka untuk memberlakukan pajak atas keuntungan modal yang timbul dari investasi kripto. Tindakan ini sejalan dengan rencana IMF untuk mendiversifikasi sumber pendapatan Pakistan dan menjaga stabilitas anggaran.
Pakistan direkomendasikan oleh IMF untuk menilai kembali peraturan pajaknya tentang sekuritas dan real estat yang terdaftar, selain kripto.
Rencana IMF mencakup perubahan pada perpajakan real estat dan mengenakan pajak pada kripto. Jika hal ini terjadi, pemilik masih harus membayar pajak capital gain tahunan, baik properti tersebut dijual atau tidak. Selain itu, pengembang real estat dapat dikenakan peningkatan pengawasan peraturan dan kewajiban pelaporan yang ketat, dengan konsekuensi berat untuk ketidakpatuhan.
Implikasi untuk Kebijakan Fiskal Pakistan
Menurut media lokal, paket bailout Pakistan yang akan datang akan mencakup rekomendasi IMF, yaitu mengenai Extended Fund Facility (EFF). Akibatnya, anggaran tahunan untuk 2024-2025 dapat memasukkan kerangka kerja komprehensif untuk memajaki keuntungan modal kripto, menandai perubahan signifikan dari sikap Pakistan sebelumnya terhadap undang-undang kripto.
Paket dana talangan IMF senilai US$3 milyar mengatasi ekonomi fiat Pakistan yang mengalami hiperinflasi, mengurangi kemungkinan gagal bayar utang. Bencana alam, masalah tata kelola, dan ketegangan geopolitik adalah beberapa penyebab volatilitas ekonomi ini.
Tinjauan IMF yang sedang berlangsung, yang berlangsung selama empat hari, dimulai pada tanggal 14 Maret, dengan pencairan sekitar US$1,1 milyar tergantung pada kepatuhan Pakistan terhadap persyaratan-persyaratan IMF.
Selain itu, IMF telah menyarankan amandemen terhadap peraturan pajak yang ada untuk memperluas definisi “harta bergerak pribadi” dan menghilangkan ketentuan yang membebaskan capital gain dari pajak setelah periode kepemilikan aset tertentu.
Dengan merevisi peraturan pajak untuk memasukkan spektrum aset yang lebih luas dan menjamin pengenaan pajak yang tepat atas keuntungan, Pakistan berpotensi meningkatkan pendapatan pajaknya yang berasal dari capital gain.
Tanggapan Komunitas Kripto
Seruan IMF untuk mengenakan pajak atas keuntungan modal kripto muncul di tengah-tengah sentimen yang saling bertentangan dalam komunitas kripto Pakistan. Khususnya, seruan untuk mengenakan pajak atas keuntungan modal kripto muncul hampir satu tahun setelah Aisha Ghaus Pasha, menteri keuangan dan pendapatan negara, menyatakan bahwa negara tersebut tidak akan pernah melegalkan perdagangan kripto, seperti yang dilaporkan oleh Crypto News Flash.
Namun, keputusan ini mendapat tentangan dari komunitas kripto di Pakistan, yang membantah sikap pemerintah berdasarkan rekomendasi IMF.
The officials has been destroying Pakistan in the name of #FATF & #IMF. Whatever happens in this country, according to the officials, it's either IMF's fault or FATF's.
May ALLAH soften their hearts for the country and common man. Ameen pic.twitter.com/ymHJ2sqbb6— Crypto Pakistan 🇵🇰 (@Crypto_Pakistan) May 17, 2023
Dalam perkembangan terpisah, Pakistan telah meluncurkan rencana ambisius untuk memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi. Negara ini bertujuan untuk menghasilkan satu juta lulusan TI yang terlatih dengan AI pada tahun 2027, yang menandakan pergeseran strategis menuju inovasi teknologi.
Rancangan kebijakan AI nasional menguraikan 15 target dari tahun 2023 hingga 2028, yang mencerminkan komitmen Pakistan untuk memanfaatkan AI demi kemajuan masyarakat.
Pakistan bermaksud untuk membentuk Dana AI Nasional yang memanfaatkan sumber daya dan dana dari Kementerian TI dan Telekomunikasi untuk mendukung inisiatif AI-nya. Inisiatif ini menggarisbawahi pendekatan proaktif Pakistan untuk mendorong inovasi dan solusi berbasis teknologi.
Dengan memanfaatkan AI, Pakistan berupaya untuk mengatasi berbagai tantangan sosio-ekonomi dan memposisikan diri sebagai pusat inovasi teknologi global.
