Semua berita diperiksa secara ketat dan ditinjau oleh pakar blockchain dan para profesional industri berpengalaman.
- Rancangan undang-undang AS mengusulkan larangan selama dua tahun untuk stablecoin yang didukung sendiri dan mengamanatkan studi Departemen Keuangan tentang potensi risiko.
- Peraturan baru ini memberikan otoritas kepada OCC untuk mengawasi penerbit stablecoin, yang bertujuan untuk memastikan stabilitas dan kepatuhan dalam sistem keuangan.
French Hill, ketua Komite Jasa Keuangan DPR AS, dan Bryan Steil, ketua Sub-komite Aset Digital, baru saja merilis draf peraturan stablecoin terbaru. Larangan dua tahun untuk stablecoin yang didukung sepenuhnya oleh aset digital yang diterbitkan sendiri adalah salah satu ide utama dalam proposal tersebut.
Dikenal sebagai STABLE Act of 2025, rancangan undang-undang ini berusaha memberikan kejelasan untuk penerbitan dan pengoperasian stablecoin pembayaran di Amerika Serikat.
Sebaliknya, aturan ini memberikan waktu bagi otoritas keuangan untuk menyelidiki efek dari stablecoin tersebut secara lebih mendalam. Departemen Keuangan AS harus melakukan penelitian menyeluruh untuk mengevaluasi potensi risiko yang ada, termasuk kemungkinan pengaruhnya terhadap sistem pembayaran dunia dan stabilitas ekonomi.
OCC Akan Memiliki Wewenang untuk Mengawasi Stablecoin
Khusus untuk bisnis yang menyediakan stablecoin berbasis dolar AS, aturan ini membawa perubahan signifikan terhadap pengawasan stablecoin. Jika rancangan tersebut disetujui, Office of the Comptroller of the Currency (OCC) akan memiliki yurisdiksi penuh untuk mengesahkan dan mengawasi penerbit stablecoin non-bank yang ingin beroperasi secara resmi di AS.
Tidak seperti versi sebelumnya yang memberikan tanggung jawab utama kepada Federal Reserve, pendekatan yang satu ini karena penerbitan stablecoin akan diawasi secara langsung oleh pihak berwenang yang berkonsentrasi pada sektor perbankan dan keuangan, pergeseran ini seharusnya menjamin lebih banyak stabilitas proses ini.
Bagaimana Aturan Baru Dapat Membentuk Kembali Adopsi Stablecoin di Dunia Keuangan
Tidak diragukan lagi, peraturan ini akan berdampak besar pada pasar stablecoin. Beberapa bisnis, yang bergantung pada aset digital mereka sendiri untuk mendukung stablecoin, mungkin harus berubah secara drastis. Akan tetapi, bagi pengguna dan investor, peraturan ini dapat memberikan ketenangan karena pihak berwenang akan menjamin bahwa hanya stablecoin dengan cadangan aset yang tinggi yang dapat berfungsi.
Selain itu, peraturan ini menciptakan peluang untuk penerimaan stablecoin dalam sistem keuangan yang lebih besar. Perusahaan pembayaran dan lembaga keuangan dapat lebih yakin dalam menggunakan stablecoin untuk transaksi sehari-hari dengan mengetahui jalan hukum yang jelas.
Transaksi Stablecoin Melampaui Visa dan Mastercard
Data transaksi stablecoin menunjukkan tren yang luar biasa bahkan ketika peraturan ini masih dalam perdebatan. CNF telah mencatat bahwa transaksi stablecoin pada tahun 2024 telah melampaui total transaksi Visa dan Mastercard yang mencapai US$15,6 triliun.
Hal ini menggambarkan penerimaan blockchain yang semakin meningkat di industri keuangan dan peran stablecoin sebagai pembayaran digital alternatif yang semakin diandalkan oleh pengguna global.
Indikasi lain bahwa kepercayaan terhadap stablecoin meningkat adalah likuiditasnya yang terus meningkat. Stablecoin dapat digunakan secara progresif di berbagai bidang, mulai dari perdagangan hingga pembayaran lintas batas, jika aturan yang tepat diikuti.
Dapatkah Aturan Baru Melindungi Pengguna Tanpa Membunuh Inovasi?
Meskipun pengawasan ini membantu sektor ini menjadi lebih jelas, beberapa kesulitan masih harus diatasi. Salah satunya adalah bagaimana menjamin bahwa peraturan ini tidak benar-benar menghambat kreativitas. Beberapa perusahaan blockchain khawatir bahwa peraturan yang terlalu ketat dapat membatasi penciptaan stablecoin dan ekosistem terkait.
Meskipun demikian, dengan adanya perdebatan yang terus menerus dan beberapa pemain yang terlibat dalam proses pembuatan peraturan, ada harapan bahwa peraturan ini dapat mencapai kompromi antara perluasan sektor dan perlindungan pengguna.
