Semua berita diperiksa secara ketat dan ditinjau oleh pakar blockchain dan para profesional industri berpengalaman.
- Senator Negara Bagian New York, James Sanders, memperkenalkan RUU yang mengusulkan gugus tugas kripto beranggotakan 17 orang untuk memeriksa kasus penggunaan kripto dan sistem terkait.
- Gugus tugas ini akan menilai keadaan kripto di New York, bursa yang beroperasi di negara bagian tersebut, dan dampak kripto terhadap pendapatan pajak negara bagian dan lokal.
Dalam sebuah langkah untuk menilai dampak teknologi kripto dan blockchain terhadap ekonomi New York, Senator Negara Bagian James Sanders Jr. telah memperkenalkan Undang-Undang Studi Cryptocurrency dan Blockchain Negara Bagian New York. Undang-undang yang diusulkan, yang diluncurkan pada hari Rabu, bertujuan untuk membentuk gugus tugas beranggotakan 17 orang yang didedikasikan untuk meneliti peran aset digital dan inovasi blockchain di sektor keuangan negara bagian.
RUU tersebut saat ini sedang ditinjau oleh komite dan harus menjalani debat dan pemungutan suara di Majelis Negara Bagian dan Senat sebelum dapat dikirim ke gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
Ruang Lingkup Gugus Tugas Kripto dan Blockchain
Menganalisis RUU tersebut, CNF menemukan bahwa gugus tugas akan fokus pada beberapa bidang utama, termasuk menilai pasar mata uang kripto New York, jumlah mata uang digital yang diperdagangkan, dan operasi pertukaran kripto di negara bagian tersebut.
Ini juga akan mengevaluasi dampak teknologi kripto dan blockchain pada pendapatan pajak negara bagian dan lokal sambil menganalisis efek lingkungan dari penambangan kripto.
Seperti yang dicatat dalam ringkasan berita tahun 2022, New York secara konsisten mengambil sikap hati-hati terhadap penambangan kripto. Pada tahun itu, Majelis Negara Bagian New York mengesahkan undang-undang yang memberlakukan larangan selama dua tahun terhadap semua fasilitas penambangan kripto Proof-of-Work (PoW).
Selain itu, gugus tugas akan membandingkan peraturan kripto New York dengan peraturan negara bagian lain dan pusat keuangan global untuk mengidentifikasi kekuatan kompetitif dan kesenjangan peraturan. Jika disahkan, RUU tersebut akan mengharuskan anggota gugus tugas ditunjuk dalam waktu 90 hari, dengan laporan akhir yang jatuh tempo pada 15 Desember 2027.
Laporan ini akan mencakup rekomendasi legislatif dan peraturan, membentuk masa depan kebijakan kripto dan blockchain New York.
Saat ini, New York memberlakukan beberapa peraturan kripto yang paling ketat di AS, terutama karena kerangka kerja BitLicense yang diperkenalkan pada tahun 2015, yang mengharuskan bisnis kripto mendapatkan BitLicense dari NYDFS untuk beroperasi di negara bagian tersebut.
New York adalah rumah bagi New York Stock Exchange (NYSE) dan NASDAQ, dua bursa saham paling berharga di dunia. Sektor keuangan menyumbang hampir 20% dari pendapatan pajak negara bagian, sehingga sangat penting bagi para pembuat kebijakan untuk tetap menjadi yang terdepan dalam inovasi keuangan.
Namun, New York menghadapi persaingan yang semakin ketat dari pusat-pusat keuangan lainnya, termasuk Tokyo, London, dan Shanghai.
Hong Kong sangat unggul dalam bidang ini, dengan Securities and Futures Commission (SFC) baru-baru ini melisensikan Panthertrade dan YAX. Selain itu, OSL, HashKey, dan HKVAX, di antara yang lainnya, telah mendapatkan lisensi serupa. Hal ini menandai upaya nyata Hong Kong untuk memantapkan dirinya sebagai pusat perdagangan aset digital terkemuka.
Saat ini, 20 negara bagian AS sedang mengevaluasi proposal untuk Cadangan Bitcoin Strategis (SBR). Negara bagian seperti Arizona dan Utah telah memajukan legislasi, sementara North Dakota telah menolak RUU investasi kripto.
Seperti yang juga ditampilkan dalam liputan kami baru-baru ini, North Carolina telah mengusulkan RUU yang memungkinkan bendahara negara untuk menginvestasikan dana publik dalam aset digital yang memenuhi syarat.
