- New Hampshire resmi simpan Bitcoin sebagai cadangan dana publik melalui undang-undang baru.
- Negara bagian lain seperti Florida dan Arizona justru mundur dari rencana simpan Bitcoin.
New Hampshire baru saja membuat gebrakan. Negara bagian ini resmi mengesahkan undang-undang yang memungkinkan penggunaan dana publik untuk membeli Bitcoin. Bukan rencana, tapi sudah ditandatangani langsung oleh Gubernur Kelly Ayotte pada 6 Mei 2025.
Nama undang-undangnya: House Bill 302. Dengan ini, New Hampshire menjadi yang pertama di Amerika Serikat yang berani menyimpan Bitcoin sebagai cadangan strategis negara bagian.
đź’°NH IS FIRST IN THE NATIONđź’°
New Hampshire is OFFICIALLY the first state to lay the groundwork for a strategic bitcoin reserve.
The Live Free or Die state is leading the way in forging the future of commerce and digital assets. pic.twitter.com/7CauuKcKkP
— NH House Republicans (@NHHouseGOP) May 6, 2025
Bitcoin Masuk Daftar Tabungan Negara Bagian
Kalau ditarik ke kehidupan sehari-hari, bayangkan pemerintah daerah di Indonesia mendadak menyisihkan sebagian anggaran untuk beli emas dan Bitcoin, lalu menyimpannya sebagai tabungan masa depan. Kira-kira seperti itu bayangan langkah New Hampshire.
Dalam undang-undangnya, negara bagian diizinkan untuk menginvestasikan hingga 5% dari dana publik ke dalam logam mulia atau aset digital—tapi hanya yang memiliki kapitalisasi pasar lebih dari US$500 miliar. Sampai sekarang, hanya Bitcoin yang lolos syarat tersebut.
Syarat Ketat dan Alasan Ekonomi di Baliknya
Tapi jangan bayangkan ini dilakukan sembarangan. Penyimpanan Bitcoin oleh negara bagian wajib melalui kustodian legal yang berbasis di Amerika Serikat. Opsi yang tersedia pun tidak main-main: mulai dari dompet multisig yang dikontrol negara, hingga produk bursa yang terdaftar dan diawasi dengan ketat. Intinya, aset ini akan diamankan sebaik mungkin, tidak asal beli dan simpan.
Tujuan di baliknya pun cukup masuk akal. Dengan inflasi yang makin menggigit dan nilai dolar yang sering tidak stabil, banyak pihak mulai melirik aset digital sebagai pelindung nilai. Di sisi lain, langkah ini juga memperluas opsi diversifikasi portofolio dana publik. Alih-alih hanya menyimpan uang di bank atau obligasi negara, sekarang ada alternatif baru—Bitcoin.
Langkah New Hampshire makin mencolok karena negara bagian lain justru mundur atau gagal di tengah jalan. Di sisi lain, CNF melaporkan bahwa Florida resmi menarik dua RUU Bitcoin yang tadinya bertujuan membentuk cadangan aset digital untuk negara. Penarikan ini menandai langkah mundur Florida dalam urusan adopsi kripto.
Lalu ada Arizona. Pada 2 Mei 2025, Gubernur Katie Hobbs memveto RUU yang bahkan sudah disetujui oleh legislatif. Padahal, RUU itu mengusulkan investasi hingga 10 persen dana publik ke Bitcoin. Hobbs bilang investasi aset digital masih “belum teruji” dan tak cocok untuk dana pensiun publik. Sekilas terlihat konservatif, tapi cukup mengejutkan karena RUU itu didukung lintas partai.
Texas sedikit berbeda. Senat mereka menyetujui RUU SB 21 untuk membentuk Texas Strategic Bitcoin Reserve. Meski belum diteken jadi undang-undang, isinya sudah cukup ambisius—ada rencana pembentukan komite penasihat khusus dan laporan berkala kepada legislatif. Artinya, arah kebijakan mulai terbentuk, tinggal tunggu lampu hijau dari gubernur.
Wyoming, yang sering dipuji sebagai daerah paling ramah kripto di AS, malah tampak mundur. Gubernur Mark Gordon dengan tegas menjaga jarak dari pembentukan cadangan Bitcoin. Ia menyebut perlu kehati-hatian karena volatilitas Bitcoin tidak bisa dianggap enteng, bahkan oleh negara bagian se-friendly Wyoming sekalipun.
Bukan cuma soal siapa yang pertama, tapi soal siapa yang berani melangkah ketika yang lain ragu. New Hampshire sekarang berada di posisi unik. Bisa jadi contoh, bisa juga jadi pelajaran. Tapi satu hal yang pasti, HB 302 membuat publik kembali mempertanyakan: apakah Bitcoin benar-benar siap dijadikan bagian dari sistem keuangan negara?
Kalau negara bagian saja mulai simpan Bitcoin, pertanyaannya: berapa lama lagi sampai kota-kota atau institusi pendidikan ikut menyusul? Bukan tidak mungkin kita akan melihat lebih banyak entitas publik yang mulai membagi tabungan mereka antara dolar dan kripto.
