Semua berita diperiksa secara ketat dan ditinjau oleh pakar blockchain dan para profesional industri berpengalaman.
- Lisa Gordon menyarankan untuk mengenakan pajak pada pembelian kripto untuk mengarahkan investor muda ke pasar saham tradisional.
- Anggota parlemen dan regulator Inggris memperketat aturan kripto sambil mendorong lebih banyak transparansi dan kontrol.
Lisa Gordon, Ketua Cavendish Financial, telah mengemukakan sebuah ide yang berani, di mana Inggris harus mulai mengenakan pajak atas pembelian kripto. Bukan karena pemerintah kekurangan uang tunai, tetapi karena Gordon percaya bahwa hal ini dapat mengarahkan minat anak muda ke pasar saham.
Dia mengatakan bahwa saat ini ada ketidakseimbangan. Ketika membeli saham, investor harus membayar bea materai 0,5%. Tetapi ketika membeli kripto? Tidak ada biaya serupa.
🇬🇧 UK should tax crypto purchases to boost stock investing and the country’s economy, according to Cavendish chair Lisa Gordon. pic.twitter.com/onq681YJEG
— cryptothedoggy (@cryptothedoggy) March 24, 2025
Ia melihat banyak anak muda yang lebih memilih kripto karena merasa terbebas dari beban pajak. Namun, ia mengatakan tren ini justru membuat pasar saham yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi menjadi kurang menarik.
Jika pajak diterapkan pada pembelian kripto seperti halnya saham, maka lapangan permainan akan lebih seimbang. Bayangkan Anda memilih di antara dua toko. Yang satu dikenai pajak, yang satunya lagi bebas pajak-tentu saja konsumen akan berbondong-bondong memilih yang gratis, meskipun kualitasnya belum tentu lebih baik.
Inggris Mengatakan Ya untuk Kripto, tetapi Bank Mengatakan Tidak
Namun, rencana untuk mengenakan pajak pada kripto datang pada waktu yang kurang ideal. Di sisi lain, industri kripto di Inggris sedang menghadapi tantangan serius. Beberapa bank besar tiba-tiba memutuskan hubungan dengan perusahaan kripto dan tidak lagi menyediakan akses ke layanan perbankan. Perusahaan-perusahaan ini tiba-tiba seperti ditinggalkan oleh mitra dagang di tengah pasar malam.
Akses ke saluran pembayaran fiat menjadi terganggu. Banyak perusahaan kripto yang mengalami kesulitan untuk memproses transaksi harian.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran yang lebih dalam: apakah Inggris benar-benar siap menjadi pusat kripto, atau justru mengunci pintu sebelum sempat membuka jendela? Tidak sedikit pelaku industri yang mengharapkan adanya regulasi yang dapat menjamin kesetaraan akses ke perbankan.
Hukum Kripto yang Lebih Ketat: Jaring Pengaman atau Tanda Keluar?
Lebih lanjut, langkah Lisa Gordon ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang tampaknya semakin ingin “merangkul” kripto, tetapi dengan regulasi yang ketat.
CNF sebelumnya melaporkan bahwa undang-undang baru tersebut memberikan kewenangan yang lebih besar kepada penegak hukum untuk menyita bahkan menghancurkan aset kripto yang dicurigai digunakan dalam kejahatan. Langkah ini dianggap perlu untuk mengurangi pencucian uang dan pendanaan ilegal yang selama ini bebas bermain melalui aset digital.
Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem kripto yang legal, efisien, dan tidak merugikan masyarakat. Namun, beberapa pihak merasa bahwa pendekatan ini terlalu keras dan dapat menyebabkan para pelaku industri hengkang ke negara lain yang lebih ramah. Tentu saja, ini adalah semacam pertaruhan: memperkuat kepercayaan publik atau malah membuat para pemain keluar dari lapangan.
Donasi Kripto Menghadapi Pengawasan Menjelang Pemilu Inggris
Sementara itu, kancah politik tidak ketinggalan dengan kripto. Baru-baru ini, anggota parlemen Inggris mengusulkan aturan baru yang akan mewajibkan semua kandidat politik untuk mengungkapkan donasi kampanye dalam bentuk kripto. Alasannya cukup sederhana namun penting, untuk mencegah pengaruh buruk yang bisa datang dari aset anonim.
Bayangkan saja, jika seorang kandidat tiba-tiba menerima donasi besar dalam bentuk kripto dari dompet misterius, siapa yang bisa memastikan bahwa itu bukan bagian dari rencana licik?
Transparansi politik adalah taruhan utamanya. Dengan pemilihan umum yang akan berlangsung akhir tahun ini, aturan ini dapat menjadi alat penting dalam menjaga integritas demokrasi.
