Semua berita diperiksa secara ketat dan ditinjau oleh pakar blockchain dan para profesional industri berpengalaman.
Jepang berencana mengubah status 105 aset kripto menjadi produk keuangan dengan aturan pengawasan yang lebih ketat.
Pemerintah menyiapkan reformasi pajak kripto menjadi tarif flat 20% serta aturan baru untuk mencegah insider trading.
Financial Services Agency (FSA) Jepang mulai mendorong perubahan regulasi yang jauh lebih besar dibanding pembaruan sebelumnya.
Tidak tanggung-tanggung, berdasarkan laporan Financial Feeds, lembaga itu ingin mengklasifikasikan 105 aset kripto, termasuk Bitcoin dan Ethereum, sebagai produk keuangan, sambil menyiapkan pemangkasan pajak yang bisa membuat banyak investor Jepang akhirnya dirangkul. Wacana ini mulai bergerak menuju tahun fiskal 2026, dan geliatnya sudah mulai terasa dari sekarang.
Aturan Pajak Baru Jepang dan Klasifikasi Kripto Jadi Produk Keuangan
Menurut pembahasan internal FSA, sistem pajak kripto saat ini dirasa terlalu memberatkan investor karena keuntungan perdagangan dimasukkan ke kategori “miscellaneous income” yang membuat tarifnya dapat melonjak hingga sekitar 55%.
Namun demikian, pemerintah mempertimbangkan perubahan besar, yakni keuntungan dari aset kripto yang diklasifikasi sebagai produk keuangan akan dikenakan tarif flat sekitar 20%, mirip dengan perlakuan untuk capital gains saham.
Lebih lanjut lagi, transformasi besar yang sama juga mulai menyentuh aspek lain.
FSA berencana memasukkan aset kripto ke dalam rezim aturan insider trading, sehingga informasi penting yang belum dipublikasikan, seperti rencana listing, kondisi keuangan pihak terkait, atau perubahan teknis yang dapat memengaruhi harga, tidak boleh digunakan oleh orang dalam untuk melakukan transaksi.
Aturan seperti ini sebelumnya hanya berlaku untuk sekuritas tradisional, tetapi Jepang tampaknya ingin pasar aset digital tidak terlalu jauh dari ekosistem finansial yang lebih mapan.
Bukan cuma itu, regulator juga menyiapkan beberapa penyesuaian agar proses pengawasan bisa berjalan lebih lancar di tingkat bursa maupun emiten token.
Rencana ini masih dalam tahap pembahasan, dan kemungkinan besar draf resminya akan dibawa ke parlemen pada masa sidang mendatang.
Walaupun belum final, arah kebijakannya sudah terlihat jelas, Jepang ingin membuat pasar aset digital lebih aman, lebih terstruktur, dan tetap menarik bagi investor domestik maupun global, meskipun sambil menambah beberapa kewajiban kepatuhan yang tidak bisa dihindari.
Gerakan yang Makin Luas: Dari Bank Sampai Stablecoin Yen
Di sisi lain, CNF pada Oktober lalu menyoroti bahwa FSA sedang mengkaji peluang agar bank di Jepang dapat memegang dan berinvestasi langsung dalam aset kripto seperti Bitcoin.
Jika itu benar-benar diterapkan, maka Jepang bakal menjadi salah satu dari sedikit negara besar yang membuka pintu bagi bank untuk langsung terlibat dalam aset digital, bukan sebatas layanan kustodian.
Di sisi lain, langkah itu juga menunjukkan bahwa pendekatan Jepang terhadap industri kripto mulai bergeser dari skeptis menjadi lebih menyatu dengan sistem keuangan tradisional yang sudah lama mereka bangun.
Di waktu yang tidak terlalu jauh sebelumnya, kami mencatat perkembangan menarik dari JPYC, perusahaan lokal yang sedang menyiapkan stablecoin yen dengan dukungan penuh dari simpanan domestik dan obligasi pemerintah.
Monex Group bahkan mempertimbangkan stablecoin yen sebagai alat untuk remitansi internasional dan transaksi korporasi, didukung oleh Coincheck serta Monex Securities. Kalau semua ini berjalan sesuai rencana, Jepang bisa saja menjadi salah satu pasar stablecoin paling unik di dunia karena menggunakan model dukungan aset yang benar-benar lokal.
