Semua berita diperiksa secara ketat dan ditinjau oleh pakar blockchain dan para profesional industri berpengalaman.
- Bank of England akan mulai konsultasi publik regulasi stablecoin pada 10 November 2025 untuk penerapan penuh sebelum akhir 2026.
- Regulasi baru meniru model AS dengan cadangan obligasi jangka pendek dan izin aset berbunga bagi penerbit stablecoin.
Inggris tengah bersiap melangkah ke fase baru dalam pengaturan aset digital. Bank of England (BoE) menargetkan penerapan penuh regulasi stablecoin sebelum akhir 2026.
Berdasarkan laporan Bloomberg, konsultasi publik resmi akan dimulai pada 10 November 2025. Langkah ini bukan sekadar upaya administratif, melainkan sinyal bahwa Inggris ingin menyeimbangkan inovasi teknologi keuangan dengan stabilitas moneter yang tetap terjaga.
Regulasi tersebut akan mencontoh model Amerika Serikat dengan aturan cadangan yang ketat, di mana setiap stablecoin harus didukung oleh obligasi pemerintah berjangka pendek di bawah tiga bulan.
Namun, yang menarik bukan hanya aspek teknisnya. BoE juga berencana memperbolehkan penerbit stablecoin memegang aset berbunga untuk meningkatkan minat pelaku industri sekaligus mendorong permintaan terhadap surat utang pemerintah Inggris.
Langkah ini dinilai cukup strategis, meski belum lepas dari perdebatan. Sebagian kalangan menganggap kebijakan itu bisa menjadi cara halus bagi pemerintah untuk memperluas pasar surat berharga negara, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai bentuk kompromi agar penerbit stablecoin tidak hengkang ke yurisdiksi lain.
Kebijakan Baru Inggris Tuai Perdebatan di Kalangan Kripto
Salah satu bagian yang paling memancing diskusi adalah wacana pembatasan kepemilikan stablecoin bagi individu dan perusahaan. BoE disebut mempertimbangkan batas antara £10.000 hingga £20.000 untuk masyarakat umum.
Mereka ingin mencegah risiko sistemik yang bisa muncul jika stablecoin dipakai secara berlebihan dalam sistem pembayaran. Namun, komunitas kripto menilai batas itu terlalu ketat.
Mereka khawatir kebijakan tersebut justru membuat Inggris kehilangan daya saing terhadap Amerika Serikat dan Uni Eropa yang sudah lebih dulu melonggarkan ruang inovasi aset digital.
Menanggapi sorotan tersebut, BoE mengisyaratkan akan membuka kemungkinan pengecualian bagi pelaku bisnis yang memang membutuhkan kepemilikan stablecoin dalam jumlah besar, seperti bursa kripto atau lembaga keuangan digital.
Wakil Gubernur Sarah Breeden menegaskan bahwa pembatasan ini bersifat sementara dan dapat dicabut begitu sistem keuangan nasional dianggap cukup tangguh.
Gubernur Andrew Bailey juga menambahkan, stablecoin yang sudah digunakan secara luas nantinya harus diatur seperti uang tradisional, termasuk memiliki perlindungan deposan dan akses terhadap fasilitas cadangan bank sentral.
Sinyal Keterbukaan, Tapi Masih Penuh Pekerjaan Rumah
Di sisi lain, CNF sebelumnya melaporkan bahwa sejak 8 Oktober lalu, investor ritel di Inggris sudah dapat membeli produk crypto ETN di bursa yang disetujui Financial Conduct Authority (FCA).
Meski begitu, produk ini tidak dijamin oleh skema kompensasi keuangan, dan derivatif kripto masih tetap dilarang untuk investor individu. Langkah ini memperlihatkan arah kebijakan yang lebih terbuka, tapi tetap berhati-hati dalam melindungi publik dari risiko pasar digital.
Bukan cuma itu, pada Juni lalu perusahaan investasi Baillie Gifford juga meluncurkan dana tokenisasi pertama di Inggris yang disetujui FCA dan berbasis Ethereum. Langkah ini mempertegas ambisi Inggris menjadi salah satu pusat keuangan digital dunia.
Meski begitu, isu pajak, transparansi, dan kepastian hukum masih menjadi topik panas yang terus dibicarakan di komunitas keuangan dan parlemen.
Sementara itu, tugas pengawasan stablecoin akan dibagi dua, yaitu BoE akan fokus pada stablecoin berdenominasi pound sterling yang tergolong sistemik, sedangkan FCA akan menangani aset digital lainnya.
Pemerintah pun tengah menyiapkan mekanisme resolusi untuk memastikan layanan tetap berjalan jika penerbit stablecoin mengalami kegagalan operasional.
