Semua berita diperiksa secara ketat dan ditinjau oleh pakar blockchain dan para profesional industri berpengalaman.
- Gubernur Katie Hobbs menolak RUU SB 1025 yang ingin jadikan Bitcoin sebagai cadangan negara bagian Arizona.
- New Hampshire justru setujui RUU investasi publik dalam Bitcoin, tinggal tunggu tanda tangan gubernur.
Gubernur Arizona, Katie Hobbs, resmi membatalkan langkah legislatif yang sempat membuat penasaran banyak pihak di dunia kripto. Lewat veto terhadap RUU SB 1025, Hobbs menghentikan wacana pembentukan cadangan Bitcoin oleh pemerintah negara bagian.
Padahal, DPR Arizona sebelumnya telah menyetujui RUU itu dengan suara 31 banding 25. Wacana ini tak main-main—RUU tersebut akan memungkinkan negara untuk menyimpan Bitcoin sebagai bagian dari aset resmi. Tapi menurut Hobbs, uang publik bukan tempat untuk menguji hal-hal yang belum terbukti sepenuhnya, termasuk mata uang digital.
Arizona Governor Katie Hobbs vetoed a bill (SB 1025) to establish a state-level Bitcoin reserve, which had previously passed the state House of Representatives by a vote of 31 to 25. Arizona is one of the states in the U.S. that has made the most progress in Bitcoin reserve…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 3, 2025
New Hampshire Buka Pintu untuk Investasi Bitcoin Negara Bagian
Di saat Arizona menarik rem tangan, negara bagian lain justru menginjak gas. New Hampshire misalnya, baru saja menyetujui RUU yang memberikan wewenang kepada bendahara negara bagian untuk berinvestasi dalam logam mulia dan aset digital seperti Bitcoin.
Syaratnya, hanya aset dengan kapitalisasi pasar minimal US$500 milyar yang masuk kriteria. Saat ini? Hanya Bitcoin yang lolos. RUU ini tidak mewajibkan pembelian, tapi memberi lampu hijau jika dirasa tepat. Kini, nasib RUU tersebut tinggal menunggu tanda tangan dari Gubernur Kelly Ayotte.
Dinamika Kripto di Pemerintahan dan Industri Swasta
Menariknya, keputusan Hobbs datang beberapa bulan setelah Komite Keuangan Senat Arizona menyetujui RUU lain yang juga mendukung investasi dana publik ke dalam Bitcoin dan aset digital, berdasarkan laporan CNF.
Pada Januari lalu, hasil suara 5 banding 2 mengindikasikan bahwa sebagian legislator tidak sejalan dengan pandangan gubernur. Di sisi lain, ini mencerminkan bahwa isu ini belum punya titik temu, bahkan di internal negara bagian itu sendiri.
Coba bayangkan kalau dana negara bagian benar-benar disimpan dalam Bitcoin, seperti cadangan emas—mungkin kita akan melihat lonjakan minat publik terhadap kripto dari sisi institusional. Tapi kenyataannya, perdebatan soal keamanan dan volatilitas aset digital masih jadi batu sandungan utama.
Sementara itu, dunia swasta menunjukkan arah berbeda. MoonPay, perusahaan pembayaran kripto global, baru saja membuka kantor pusat baru mereka di SoHo, New York City. Ini bukan sekadar perluasan bisnis, tapi juga tanda bahwa kota yang dulu dikenal anti-kripto lewat regulasi BitLicense-nya, kini mulai berubah arah.
Berkat dorongan dari Walikota Eric Adams dan suasana regulasi yang lebih bersahabat, lebih dari 130 perusahaan kripto—termasuk nama besar seperti Coinbase dan Gemini—ikut meramaikan ekosistem di kota tersebut.
MoonPay sendiri mencatat pertumbuhan transaksi hingga 123% tahun lalu, dan pendapatan mereka pada 2025 naik hampir 50% hanya dalam beberapa bulan pertama.
Lebih lanjut lagi, drama politik di Washington juga ikut mempengaruhi arah industri ini. Pada 3 Mei 2025, sembilan Senator Demokrat menarik dukungan mereka dari versi terbaru RUU stablecoin yang digagas Partai Republik. Alasannya? Belum ada ketentuan kuat soal anti-pencucian uang, keamanan nasional, dan akuntabilitas penerbit stablecoin.
Padahal, RUU ini sudah lolos dari Komite Perbankan Senat dan diharapkan jadi kerangka regulasi pertama yang memayungi stablecoin secara nasional.
