- Florida resmi menarik dua RUU Bitcoin yang sebelumnya bertujuan membentuk cadangan aset digital untuk dana publik.
- Penarikan RUU menandai mundurnya Florida dari upaya integrasi Bitcoin ke dalam sistem keuangan negara bagian.
Florida baru saja menarik rem darurat untuk dua rancangan undang-undang (RUU) yang sempat memicu banyak perbincangan di kalangan komunitas kripto. House Bill 487 dan Senate Bill 550—dua proposal yang dirancang untuk memungkinkan negara bagian menyimpan sebagian dana publiknya dalam bentuk Bitcoin—resmi ditunda tanpa batas waktu dan ditarik dari proses legislatif.
Padahal, keduanya sempat menunjukkan tanda-tanda akan maju setelah HB 487 lolos dari sidang komite awal pada bulan April. Tapi nyatanya, begitu masa sidang legislatif berakhir pada 2 Mei, kedua RUU itu tak sempat menyentuh lantai pemungutan suara.
Gagasan menyimpan Bitcoin sebagai bagian dari kas negara memang terdengar futuristik. Coba bayangkan kalau sebagian uang pajak yang dikumpulkan disimpan bukan dalam bentuk dolar, tapi dalam bentuk BTC. Namun demikian, Florida kini bergabung dengan beberapa negara bagian lain seperti Dakota Utara, Montana, hingga Pennsylvania yang juga gagal mendorong rencana serupa menjadi kenyataan.
🇺🇸 State Reserve Race Update:
Both Florida's Bitcoin Reserve Bills have failed.
The legislature adjourned its 2025 session on May 2, without passage of the bills.
HB 487 and SB 550 have been "indefinitely postponed and withdrawn from consideration." pic.twitter.com/9TslaU80JW
— Bitcoin Laws (@Bitcoin_Laws) May 5, 2025
Kritik dan Ketakutan di Balik RUU Florida
Di sisi lain, penarikan dua RUU tersebut tak lepas dari kekhawatiran bahwa uang publik dipakai untuk sesuatu yang belum sepenuhnya terbukti aman atau stabil. Gubernur Arizona, Katie Hobbs, misalnya, telah menyampaikan penolakan terhadap RUU SB 1025 di negaranya yang mengusulkan cadangan Bitcoin juga.
Dalam laporan CNF, Hobbs mengatakan bahwa dana publik bukan tempat untuk menguji sesuatu yang eksperimental seperti mata uang digital.
Pandangan seperti itu juga tampaknya menjadi hambatan utama di Florida. Meskipun para pendukung RUU mengklaim bahwa cadangan Bitcoin bisa jadi langkah antisipasi terhadap inflasi atau pelemahan mata uang tradisional, banyak yang ragu apakah hal itu layak dilakukan dengan dana pajak masyarakat.
Belum lagi risiko teknis, volatilitas harga, hingga pertanyaan soal siapa yang seharusnya mengelola aset digital tersebut.
Negara Bagian Lain Tancap Gas Dorong Cadangan Bitcoin
Sementara Florida dan Arizona mundur, negara-negara bagian lain justru makin agresif. Di Texas, ada tujuh RUU aktif yang berkaitan dengan cadangan Bitcoin. Beberapa masih tertahan di komite, tapi empat di antaranya sudah masuk tahap voting.
Yang paling disorot adalah SB 21 dari Senator Charles Schwertner. Isinya mengusulkan pembentukan cadangan strategis Bitcoin yang dikelola langsung oleh Bendahara Negara. Walau menuai kritik soal risiko dan potensi konflik kepentingan, setidaknya diskusinya masih hidup.
Lebih lanjut lagi, Rhode Island juga muncul sebagai pemain baru di arena ini. Awal Mei lalu, Perwakilan Stephen M. Casey memperkenalkan RUU H6007, alias “Strategic Digital Asset and Precious Metal Reserve Act.” Targetnya jelas: membuka jalan bagi negara bagian untuk berinvestasi di Bitcoin, aset digital lainnya, dan logam mulia. Saat ini, RUU itu sudah masuk ke Komite Keuangan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
Ohio juga tidak mau ketinggalan. Mereka sedang membahas RUU yang mengusulkan penyitaan Bitcoin oleh penegak hukum negara bagian dan alokasinya ke dalam dana cadangan. Lucunya, ide ini mirip seperti mengubah barang bukti jadi tabungan negara.
Tapi yang menarik, RUU itu menyebutkan bahwa aset digital harus disimpan oleh kustodian bersertifikat atau dompet yang dikendalikan langsung oleh Bendahara Negara. Artinya, tidak sembarang pihak boleh pegang kunci dompetnya.
Florida mungkin memilih berhenti, tapi jalan menuju adopsi Bitcoin di sektor pemerintahan masih terus dijajaki. Masing-masing negara bagian punya cara sendiri—ada yang ngebut, ada juga yang rem mendadak.
