Semua berita diperiksa secara ketat dan ditinjau oleh pakar blockchain dan para profesional industri berpengalaman.
- Pemerintah Brasil resmi mengenakan pajak flat 17,5% atas seluruh keuntungan dari aset kripto tanpa batas bebas pajak bulanan.
- Semua transaksi kripto, termasuk dari dompet pribadi dan luar negeri, kini wajib dilaporkan dan dikenai pajak secara kuartalan.
Brasil akhirnya menghapus sistem bebas pajak atas keuntungan dari perdagangan aset kripto. Kebijakan ini berlaku sejak 14 Juni 2025, dengan tarif flat sebesar 17,5% untuk semua jenis keuntungan. Tak peduli apakah kamu cuma jual aset dari dompet pribadi atau melalui bursa luar negeri, semuanya kini dikenakan tarif yang sama—tanpa toleransi batas minimal seperti sebelumnya.
JUST IN: BRAZIL ENDS CRYPTO TAX EXEMPTION
17.5% FLAT TAX ON ALL PROFITS TAKES EFFECT JUNE 14, INCLUDING SELF-CUSTODY.
Source: @CryptosR_Us pic.twitter.com/PaoIyWPhDn
— Mario Nawfal’s Roundtable (@RoundtableSpace) June 15, 2025
Brasil Hapus Batas Bebas Pajak, Investor Kecil Kena Dampaknya
Sebelumnya, investor kecil masih bisa bernapas lega karena keuntungan di bawah R$35.000 per bulan tidak kena pajak. Tapi mulai pertengahan Juni ini, perlindungan itu sudah tak berlaku. Sistem pajak progresif yang dulu digunakan—yang mulai dari 15% hingga 22,5% tergantung besarnya transaksi—juga ikut ditinggalkan.
Pemerintah kini memberlakukan satu tarif rata untuk semua, demi menyederhanakan aturan dan, tampaknya, juga memperbesar potensi pemasukan negara. Di atas kertas sih terdengar adil, tapi kalau kamu baru mulai ngulik kripto, pasti terasa berat juga.
Dampak ke Self-Custody dan Langkah Hukum Baru
Yang jadi perhatian banyak orang adalah bahwa kebijakan ini tidak cuma menyasar pengguna bursa tradisional. Bahkan kalau kamu menyimpan kripto di dompet pribadi dan melakukan transaksi mandiri, tetap wajib melapor dan membayar pajak.
Laporan keuntungan wajib disampaikan per kuartal, dan aturan baru ini menutup celah yang selama ini dipakai sebagian orang untuk “bermain aman” di luar radar fiskus. Kalau biasanya kamu kirim stablecoin ke luar negeri tanpa banyak tanya, siap-siap saja. Brasil sekarang benar-benar ingin tahu ke mana saja aliran dana digital itu mengalir.
Di sisi lain, CNF melaporkan pada Mei lalu bahwa Bank Sentral Brasil ingin membatasi transfer stablecoin ke dompet luar negeri. Alasannya cukup masuk akal: sekitar 90% aliran aset kripto di Brasil dikaitkan dengan stablecoin dolar AS, dan banyak di antaranya digunakan untuk pengiriman uang lintas negara yang tidak melalui jalur pengawasan keuangan resmi.
Wakil Gubernur Bank Sentral, Renato Gomes, bahkan menyebut bahwa volatilitas arus modal ini bisa bikin kacau stabilitas moneter. Jadi tak heran kalau mereka ingin memperketat aturan sambil mendorong kerja sama internasional.
Bukan cuma itu, dunia kripto di Brasil juga lagi diguyur regulasi tambahan dari segala arah. Pada 10 Juni kemarin, Anggota DPR Flavio Nogueira mengajukan RUU No. 2766/2025 yang mewajibkan penambang Bitcoin memiliki lisensi nasional. Mereka diberi waktu 90 hari untuk menyesuaikan.
RUU itu juga mengatur bahwa penambangan boleh menggunakan energi terbarukan atau bahkan nuklir, asalkan sesuai prosedur. Yang bikin jiper, para trader besar harus mulai melaporkan pajak secara harian.
Meski begitu, bukan berarti semua langkah pemerintah mengarah ke rem. Di tengah pengetatan, Brasil juga memulai babak baru adopsi kripto secara legal dan terbuka. Bursa B3 di Brasil kini sudah menggelar perdagangan kontrak futures Ethereum dan Solana, masing-masing dengan ukuran 0,25 ETH dan 5 SOL per lot, dan diselesaikan dalam dolar AS.
Regulator CVM sudah memberi lampu hijau, menandakan bahwa aspek institusional dari kripto juga mulai dirangkul. Jadi, ya—di satu sisi pajaknya makin terasa, tapi di sisi lain, infrastrukturnya juga dibuka makin luas.
