- Legislator Minnesota dan Alabama dorong RUU agar negara bagian bisa investasi langsung dalam Bitcoin.
- Aturan baru memungkinkan pembayaran pajak dan dana pensiun pegawai negeri pakai Bitcoin.
Sejumlah anggota parlemen di Minnesota dan Alabama telah mengusulkan rancangan undang-undang yang memungkinkan negara bagian mereka secara resmi berinvestasi dalam Bitcoin.
Bukan hanya sekadar wacana, proposal ini muncul di tengah gelombang minat dari beberapa negara bagian lain yang juga mulai melihat Bitcoin sebagai cadangan yang masuk akal di tengah dunia yang makin sulit ditebak.
🔴 NEW: Lawmakers in Minnesota and Alabama have filed bills that would allow their states to buy and hold #Bitcoin if passed into law. pic.twitter.com/h1Aye9vRdH
— Coinpaper (@coinpapercom) April 3, 2025
Langkah Berani Minnesota dan Alabama Masukkan Bitcoin ke Radar Investasi
Di Minnesota, “Minnesota Bitcoin Act” atau HF 2946 menjadi sorotan. Jika disahkan, aturan ini bukan hanya memberi izin negara untuk membeli Bitcoin, tapi juga membuka kemungkinan bagi pegawai negeri untuk menaruh Bitcoin dalam dana pensiun mereka.
Lebih dari itu, penduduk bahkan bisa membayar pajak dan biaya pemerintah pakai kripto. Dan ya, keuntungan dari investasi Bitcoin bakal bebas dari pajak penghasilan negara bagian. Jadi, kalau kamu kerja di pemerintahan dan tiba-tiba portofoliomu meledak karena Bitcoin, bisa jadi kamu akan senyum-senyum saat isi SPT.
Sementara itu, Alabama mengambil pendekatan yang sedikit berbeda, meski arahnya kurang lebih sama. Senate Bill 283 dan House Bill 482 tidak menyebut Bitcoin secara langsung, tapi mengatur bahwa aset digital yang bisa dipakai untuk investasi negara harus punya nilai pasar minimal US$750 miliar. Dengan kata lain: Bitcoin, dan hanya Bitcoin. Setidaknya untuk sekarang.
Negara Bagian Lain Tidak Mau Ketinggalan
Minnesota dan Alabama bukan satu-satunya yang tertarik pada potensi kripto. Kentucky bahkan sudah melangkah lebih jauh. Sepuluh hari lalu, Gubernurnya telah menandatangani “Blockchain Digital Asset Act” (HB701) yang menjamin hak warga untuk menyimpan Bitcoin dan memberi dukungan legal untuk penambangan kripto.
Mereka juga menawarkan insentif bagi penambang—kombinasi yang pas jika mengingat Kentucky punya akses besar ke energi batu bara dan tenaga air.
Data terbaru menunjukkan bahwa negara bagian ini menyumbang sekitar 11% dari hashrate Bitcoin di seluruh Amerika Serikat. Ya, angka yang lumayan besar untuk negara bagian yang lebih dikenal dengan bourbon dan kuda pacu.
Di sisi lain, North Carolina juga sedang bersiap-siap masuk ke arena yang sama. Legislator di sana mengusulkan beberapa RUU: satu mengizinkan hingga 5% dana publik dialokasikan untuk aset digital, dan satu lagi mendorong hingga 10% dari dana itu digunakan sebagai cadangan strategis.
Tujuannya adalah untuk melindungi nilai uang negara dari inflasi yang kadang datang seperti tamu tak diundang, dan volatilitas ekonomi yang sering bikin kantong pemerintah bolong.
Wyoming Buka Jalan dengan Stablecoin Sendiri
Kalau negara bagian lain masih berkutat di urusan Bitcoin, Wyoming agak berbeda. Pada 27 Maret, mereka mulai uji coba stablecoin yang mereka namakan WYST. Yang bikin menarik, uji coba ini dilakukan di tujuh blockchain berbeda, yaitu Avalanche, Solana, Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon, dan Base. Tapi anehnya, mereka memutuskan untuk tidak menyertakan Cardano. Keputusan ini langsung bikin Charles Hoskinson, pendiri Cardano, angkat bicara. Kontroversi pun tak terelakkan.
Terlepas dari itu, langkah Wyoming cukup berani. Mereka menjadi salah satu negara bagian pertama yang benar-benar mencoba stablecoin buatan sendiri, sambil menunggu kerangka hukum di tingkat federal yang sepertinya masih dalam proses.
Bitcoin dan Politik: Hubungan yang Makin Lengket
Menariknya, topik ini tidak hanya berkutat di lingkaran birokrat dan penggemar teknologi. Bitcoin juga mulai mendapat tempat dalam ranah politik nasional. CNF sebelumnya melaporkan bahwa Eric Trump menyebut Bitcoin sebagai “penyimpan nilai terbesar.” Ia bahkan mendirikan perusahaan tambang kripto sendiri dan terang-terangan mendukung DeFi.
Sementara banyak lembaga keuangan tradisional memilih menjaga jarak dari nama belakang “Trump,” dunia kripto justru mulai dianggap sebagai tempat berlabuh baru. Bisa jadi karena lebih likuid, atau karena peraturannya yang belum terlalu ketat. Tapi satu hal yang pasti, Bitcoin kini bukan hanya soal teknologi atau spekulasi, tapi juga strategi politik dan ekonomi.
