Semua berita diperiksa secara ketat dan ditinjau oleh pakar blockchain dan para profesional industri berpengalaman.
- Bhutan memindahkan sistem identitas digital nasional dari Polygon ke Ethereum untuk mencakup sekitar 800.000 penduduk.
- Migrasi penuh dijadwalkan selesai pada awal 2026 dengan dukungan teknologi verifiable credentials dan zero-knowledge proof.
Bhutan telah resmi memindahkan sistem identitas digital nasionalnya dari Polygon ke Ethereum. Langkah besar ini mencakup lebih dari 800.000 penduduk dan menandai integrasi penuh dengan jaringan Ethereum yang ditargetkan rampung pada kuartal pertama 2026.
Upacara peluncurannya pun tak kalah menarik, karena dihadiri langsung oleh salah satu pendiri Ethereum Vitalik Buterin dan Ketua Ethereum Foundation Aya Miyaguchi, bersama Perdana Menteri Bhutan dan Pangeran Mahkota.
Dalam sambutannya, Miyaguchi menyebut proyek ini sebagai “integrasi identitas nasional berbasis Ethereum pertama di dunia.”
1/ Today, Bhutan celebrates a historic milestone, becoming the first nation to anchor its national digital identity system on Ethereum. 🇧🇹@VitalikButerin and I were honored to join the launch ceremony on behalf of the Ethereum community, graced by His Royal Highness. pic.twitter.com/KA4tOYbsJ4
— Aya Miyaguchi (@AyaMiyagotchi) October 13, 2025
Dari Polygon ke Ethereum
Sebelumnya, sistem identitas digital Bhutan dibangun di atas Hyperledger Indy, lalu sempat menggunakan Polygon sejak Agustus 2024. Kini, pemerintah memilih Ethereum karena dianggap lebih matang dari sisi desentralisasi dan keamanan.
Proyek ini menggunakan pendekatan hibrida, di mana data pribadi warga tetap disimpan secara off-chain, sementara blockchain hanya digunakan sebagai jangkar kriptografi untuk kredensial yang dapat diverifikasi.
Pendekatan ini dianggap paling aman untuk menjaga privasi, sambil tetap memanfaatkan kemampuan Ethereum dalam verifikasi identitas lintas platform.
Yang menarik, sistem ini juga akan mengadopsi teknologi zero-knowledge proof (ZKP) agar warga bisa membuktikan data tertentu seperti usia atau status kewarganegaraan tanpa perlu membuka semua informasi pribadi.
Bukan cuma itu, pemerintah Bhutan memastikan bahwa setiap tahapan migrasi akan diaudit secara terbuka agar masyarakat tetap percaya pada sistem yang sedang dibangun.
Namun demikian, sebagian pengamat menilai penerapan di jaringan publik seperti Ethereum masih menyisakan potensi risiko privasi, terutama karena jejak data di blockchain bersifat permanen.
Peran Strategis Ethereum dalam Transformasi Bhutan
Lebih lanjut lagi, keputusan Bhutan menggunakan Ethereum tidak bisa dilepaskan dari visi besar negara tersebut untuk memperkuat kemandirian ekonomi digitalnya.
Di sisi lain, CNF sebelumnya melaporkan bahwa pada Juni lalu Bhutan telah mengumpulkan Bitcoin senilai US$1,29 miliar, jumlah yang setara dengan sekitar 40% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara itu.
Pemerintah memanfaatkan tenaga air melimpah dari pegunungan untuk menambang Bitcoin secara ramah lingkungan, sekaligus memperkuat cadangan aset jangka panjangnya.
Kebijakan digital Bhutan memang terkesan berani untuk ukuran negara kecil. Sistem pembayaran berbasis kripto kini sudah diterapkan di sektor pariwisata dan ritel, memungkinkan wisatawan asing membayar menggunakan aset digital yang terhubung langsung ke sistem identitas nasional.
Integrasi ini mencerminkan ambisi Bhutan untuk membangun ekosistem ekonomi berbasis blockchain yang mandiri, terukur, dan transparan.
Namun, pertanyaan besarnya adalah, apakah masyarakat siap menghadapi sistem identitas yang sebagian besar dijalankan di jaringan publik global seperti Ethereum? Pemerintah mengaku telah menyiapkan regulasi ketat dan jalur adopsi bertahap agar warga tidak kesulitan beradaptasi.
Jika proyek ini berhasil, Bhutan bisa menjadi negara pertama di dunia yang benar-benar memadukan infrastruktur identitas digital nasional dengan blockchain publik, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu pelopor teknologi kripto di tingkat negara.
