Semua berita diperiksa secara ketat dan ditinjau oleh pakar blockchain dan para profesional industri berpengalaman.
- Bank Sentral Rusia siapkan audit nasional kripto 2026 untuk memetakan aktivitas aset digital dan risiko sistemik.
- Rusia dorong adopsi digital ruble dan stablecoin A7A5 untuk memperkuat kendali serta jalur pembayaran lintas negara.
Rusia tampaknya kian serius mengendalikan ekosistem aset digital di dalam negeri. Bank Sentral Rusia telah menyusun rencana audit nasional yang akan dilaksanakan pada 2026. Fokusnya adalah melacak kepemilikan kripto, transaksi lintas negara, hingga derivatif berbasis kripto.
Berdasarkan laporan Finance Feeds, audit ini bakal melibatkan bank, lembaga pajak, penambang, dan berbagai pelaku pasar. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya pemerintah untuk menutup ruang abu-abu yang selama ini dipakai untuk aktivitas kripto di luar kendali resmi.
Digital Ruble dan Rencana Pengawasan Ketat
Di sisi lain, rencana audit itu berjalan beriringan dengan proyek besar Bank Sentral, yakni penerapan digital ruble. Versi digital dari mata uang nasional ini ditargetkan mulai digunakan secara luas pada 1 September 2026. Digital ruble bakal menjadi bentuk ketiga rubel setelah tunai dan non-tunai.
Walaupun begitu, survei publik menunjukkan setengah dari responden justru belum tertarik memakainya. Skeptisisme masyarakat menunjukkan bahwa adopsi penuh tidak akan semulus yang diharapkan.
Lebih lanjut lagi, pengawasan ketat ini bukan hanya pada sisi CBDC. Bank Sentral juga berencana melakukan survei khusus awal 2026 terhadap lembaga keuangan yang sudah berinteraksi dengan pasar kripto.
Survei itu bertujuan mengukur seberapa besar risiko dari pinjaman atau investasi yang terkait aset digital. Artinya, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rubel yang masuk atau keluar lewat kripto bisa terlacak dengan jelas.
Namun demikian, Rusia tidak berhenti di situ. Stablecoin rubel berbasis blockchain, A7A5, sudah lebih dulu dipakai untuk transaksi lintas negara. Dalam hitungan bulan, nilainya mencapai miliaran dolar AS. Token ini beroperasi di Ethereum dan Tron dengan dukungan cadangan di bank milik negara yang sudah terkena sanksi Barat.
Bahkan ketika beberapa wallet diblokir, operator A7A5 memakai fitur penghancuran token untuk memindahkan dana ke alamat baru. Cara itu dianggap sebagai strategi untuk menghindari tekanan luar negeri.
Bukan cuma itu, pemerintah juga tengah menyiapkan stablecoin baru bernama RUBx yang akan berjalan di jaringan TRON melalui platform pembayaran RT-Pay.
Rostec, konglomerat teknologi milik negara, menargetkan RUBx sebagai tulang punggung pembayaran digital yang sah secara hukum dan sesuai regulasi Rusia. Jika jadi diluncurkan akhir 2025, RUBx bisa jadi jembatan penting antara sistem keuangan tradisional dan blockchain.
Rusia Perketat Aturan Tambang Ilegal dan Investasi Kripto
Di sisi lain, regulasi di lapangan juga diperketat. Juli lalu, CNF melaporkan bahwa Rusia menyiapkan sanksi keras bagi penambang kripto ilegal. Mereka terancam denda, penyitaan perangkat, hingga pemutusan listrik jarak jauh.
Kebijakan itu dimaksudkan untuk menekan praktik tambang yang membebani jaringan listrik nasional tanpa izin. Bagi pemerintah, menertibkan penambangan ilegal sama pentingnya dengan melacak peredaran kripto di tingkat transaksi.
Lebih lanjut lagi, Bank Sentral Rusia mendorong regulasi investasi yang hanya membuka ruang bagi individu dengan kekayaan besar.
Calon investor kripto harus memenuhi kualifikasi tertentu, misalnya punya aset di atas 100 juta rubel atau pendapatan tahunan di atas 50 juta rubel. Dengan aturan semacam itu, pemerintah mencoba menyeimbangkan dua hal: transparansi pasar kripto dan perlindungan masyarakat umum dari risiko volatilitas.
