Semua berita diperiksa secara ketat dan ditinjau oleh pakar blockchain dan para profesional industri berpengalaman.
- Bank Negara Malaysia meluncurkan inisiatif tokenisasi aset dunia nyata tiga tahun untuk mempercepat inovasi digital di sektor keuangan dan keuangan Islam.
- Program ini mencakup pembentukan hub inovasi dan kelompok kerja industri, dengan tahap uji coba dimulai pada 2026 dan ekspansi di 2027.
Bank Negara Malaysia (BNM) kini melangkah lebih jauh ke ranah digital dengan meluncurkan program eksplorasi selama tiga tahun yang berfokus pada tokenisasi aset dunia nyata (RWA).
Berdasarkan laporan Ledger Insights, program ini menjadi tonggak penting bagi sistem keuangan Malaysia dalam menghadapi era digital, dengan pendekatan yang menekankan kerja sama antara regulator, lembaga keuangan, dan pelaku teknologi.
Melalui inisiatif ini, BNM juga memperkenalkan Digital Asset Innovation Hub dan membentuk industry working group untuk menjajaki berbagai peluang, mulai dari pembiayaan rantai pasok hingga sektor keuangan Islam.
Malaysia Siapkan Langkah Hati-Hati Menuju Era Tokenisasi Aset
Rencana besar yang diumumkan BNM mencakup tahapan yang cukup terstruktur. Tahun 2026 akan difokuskan pada uji coba awal berupa proof-of-concept dan proyek percontohan, sementara tahun 2027 akan menjadi ajang perluasan implementasi.
Pendekatan bertahap ini bertujuan agar sektor keuangan dapat beradaptasi secara alami dengan teknologi tokenisasi tanpa menimbulkan guncangan regulasi yang tidak perlu.
Salah satu area yang paling disorot adalah pembiayaan rantai pasok, khususnya bagi sektor UMKM yang selama ini kerap terhambat akses modal. Melalui tokenisasi, aset seperti tagihan atau kontrak bisa diubah menjadi bentuk digital yang lebih mudah diperdagangkan, membuka pintu baru bagi pembiayaan yang lebih cepat dan transparan.
Bukan cuma itu, BNM juga menempatkan keuangan Islam sebagai prioritas, karena Malaysia memiliki ekosistem syariah yang kuat dan berpotensi menjadi pionir global dalam blockchain halal.
Namun demikian, BNM menegaskan bahwa seluruh langkah ini masih berada di tahap eksplorasi. Tujuannya bukan untuk langsung mengubah peraturan, melainkan untuk memahami nilai ekonomi riil yang dapat diciptakan melalui tokenisasi.
Di sisi lain, regulator juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi dan keamanan, terutama dalam aspek pencegahan pencucian uang, interoperabilitas sistem, serta kejelasan hukum atas aset yang ditokenisasi.
Dorongan Politik dan Arah Regional
Menariknya, arah baru ini tampak sejalan dengan kebijakan pemerintah Malaysia yang semakin terbuka terhadap teknologi blockchain. CNF sebelumnya melaporkan bahwa pada April lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim sempat bertemu dengan Changpeng Zhao, pendiri Binance, untuk membahas kerangka regulasi aset digital yang sehat di Malaysia.
Dalam kesempatan itu, Anwar juga membuka peluang kerja sama lintas negara, termasuk pengembangan blockchain syariah bersama Pakistan Crypto Council dan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Melirik lebih ke belakang, pada Januari lalu, Anwar menjajaki kemitraan dengan Uni Emirat Arab untuk memperkuat sektor investasi dan energi terbarukan, dua bidang yang kini menjadi perhatian utama Malaysia.
Upaya tersebut sekaligus menandakan bahwa pemerintah ingin memosisikan Malaysia sebagai negara yang terbuka terhadap inovasi keuangan berbasis blockchain, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam regulasi aset digital.
Lebih lanjut lagi, BNM telah menerbitkan discussion paper berjudul Discussion Paper on Asset Tokenisation in the Malaysian Financial Sector sebagai panduan bagi industri. Pelaku sektor keuangan dan teknologi diundang untuk mengajukan ide atau use-case hingga Maret 2026 sebelum memasuki tahap uji coba resmi.
Strategi yang dirancang ini menegaskan bahwa Malaysia tidak ingin hanya menjadi pengamat tren tokenisasi global, tetapi juga pemain aktif di dalamnya.
