Semua berita diperiksa secara ketat dan ditinjau oleh pakar blockchain dan para profesional industri berpengalaman.
- VARA memberi batas waktu hingga 19 Juni 2025 bagi VASP untuk patuh pada aturan kripto versi terbaru.
- Dubai perketat distribusi token dan atur ulang batas leverage serta pengawasan margin bagi pelaku kripto.
Otoritas Regulasi Aset Virtual Dubai, atau yang lebih dikenal dengan VARA, resmi menetapkan batas waktu hingga 19 Juni 2025 bagi seluruh penyedia layanan aset virtual (VASP) berlisensi untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru.
Aturan yang tertuang dalam Rulebook versi 2.0 ini bukan sekadar revisi biasa—ini bisa dibilang semacam penyaringan ulang untuk siapa saja yang ingin benar-benar bermain di pasar kripto Dubai.
UPDATE🚨 DUBAI’S VARA ORDERS VASPS TO COMPLY WITH NEW CRYPTO REGULATIONS BY JUNE 19
Tightening leverage restrictions, standardising terms, and increasing oversight for all licensed activities! pic.twitter.com/7ab4A6aIpD
— CryptoSavingExpert ® (@CryptoSavingExp) May 19, 2025
VARA Bikin Jalur Regulasi Kripto di Dubai Makin Tegas
Perubahan ini mencakup peningkatan pengawasan atas aktivitas seperti bursa kripto, layanan kustodian, hingga peminjaman aset digital. Di sisi lain, perdagangan margin juga mulai diawasi lebih ketat. VARA kini mengatur batas leverage, syarat kolateralisasi, serta tanggung jawab pelaporan dari para pelaku usaha.
Bukan cuma itu, distribusi token ke publik, khususnya ke investor ritel, juga ikut dibatasi. Tujuannya cukup jelas: melindungi investor, sambil tetap membuka ruang untuk inovasi yang aman.
Kalau diibaratkan, langkah VARA ini seperti menetapkan rambu lalu lintas baru di jalan bebas hambatan kripto Dubai—biar semua bisa ngebut, tapi tetap dalam jalur yang jelas dan gak bikin celaka. Dan yang perlu dicatat, zona-zona bebas seperti Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) juga masuk hitungan. Kecuali DIFC yang punya otoritas keuangan sendiri, semua pemain harus ikut aturan main VARA.
Bukan Hanya Regulasi, Tapi Juga Infrastruktur dan Kolaborasi
Namun demikian, Dubai tidak hanya sibuk mengatur. Pemerintah juga aktif membangun fondasi yang bisa bikin pelaku industri betah. Misalnya saja, pada 12 Mei lalu, Departemen Keuangan Dubai meneken nota kesepahaman dengan Crypto.com. Tujuannya? Warga Dubai bisa membayar layanan pemerintah pakai kripto.
Bayangkan, urus pajak atau layanan publik cukup dari dompet digital. Crypto.com sendiri akan mengurus konversi ke dirham dan memastikan semuanya tetap sesuai aturan. Praktis, tapi tetap rapi.
Lebih lanjut lagi, pada Maret lalu CNF melaporkan bahwa Dubai juga tengah bereksperimen dengan tokenisasi real estat. Sistem ini memungkinkan orang memiliki pecahan properti lewat blockchain. Gak harus punya miliaran dulu buat beli apartemen—cukup beli sepotong. Inisiatif ini sejalan dengan strategi keuangan digital Dubai, yang mengarah pada sistem transaksi properti yang aman dan jauh lebih efisien.
Belum cukup sampai di situ, Ripple juga ikut meramaikan arena. Perusahaan blockchain ini menjalin kerja sama dengan dua institusi keuangan lokal—Zand Bank dan Mamo—untuk memperluas jaringan pembayaran lintas batas.
Kerja sama ini muncul tak lama setelah Ripple mendapatkan lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan Dubai (DFSA) pada Maret. Ripple Payments kini aktif di lebih dari 90 negara dan sudah memproses lebih dari US$70 miliar. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan menggunakan XRP sebagai jembatan antar mata uang.
Dan jangan lupakan ajang TOKEN2049 yang digelar awal Mei lalu. Lebih dari 15.000 orang memadati konferensi itu—termasuk tokoh-tokoh besar seperti pendiri Binance, Changpeng Zhao, dan Arthur Hayes dari BitMEX. Banyak peserta menyebut Dubai sebagai “rumah baru” industri kripto. Dengan harga Bitcoin yang saat itu sempat tembus US$97.000, suasana di konferensi terasa seperti pesta yang lama tertunda.
