Semua berita diperiksa secara ketat dan ditinjau oleh pakar blockchain dan para profesional industri berpengalaman.
- Iran tetapkan batas pembelian stablecoin US$5.000 per tahun dan kepemilikan maksimal US$10.000 per orang.
- Aturan baru ini diterapkan demi kendalikan arus modal keluar dan memperkuat pengawasan aset digital di tengah sanksi.
Pemerintah Iran, melalui Dewan Tinggi Bank Sentral, mengumumkan batas baru yang harus dipatuhi seluruh warganya. Setiap orang hanya bisa membeli stablecoin senilai maksimal US$ 5.000 per tahun, sementara jumlah kepemilikan tidak boleh melebihi US$ 10.000.
Berdasarkan laporan Iran International, kebijakan ini tidak berlaku seketika, ada masa transisi selama satu bulan supaya masyarakat punya waktu menyesuaikan saldo aset digitalnya.
Aturan tersebut langsung menyentuh inti masalah: kekhawatiran pemerintah terhadap aliran dana yang semakin sulit dikontrol ketika stablecoin digunakan sebagai pelindung nilai.
Tekanan Ekonomi dan Tujuan Kebijakan
Kebijakan ini muncul di tengah kondisi yang tidak ramah bagi perekonomian domestik. Nilai tukar rial terus merosot hingga mencetak rekor terendah baru. Di sisi lain, sanksi internasional yang kembali menekan juga membuat ruang gerak Iran semakin sempit.
Dengan membatasi kepemilikan stablecoin, pemerintah berharap bisa menahan arus modal keluar serta menekan masyarakat agar tetap bergantung pada instrumen tradisional.
Rasanya memang terdengar ironis, karena bagi sebagian besar orang, stablecoin justru dianggap sebagai cara paling cepat untuk melindungi tabungan dari inflasi yang menggila.
Lebih lanjut lagi, aturan ini berlaku tidak hanya bagi pengguna biasa, tapi juga pedagang di platform digital berlisensi. Jadi, siapapun yang terbiasa menggunakan stablecoin untuk transaksi harian atau simpanan besar mau tidak mau harus mengikuti aturan.
Bukan cuma itu, bagi yang sudah terlanjur punya saldo stablecoin di atas ambang batas, mereka wajib “menurunkannya” dalam periode transisi agar tidak dianggap melanggar.
Jejak Regulasi Kripto di Iran
Iran sendiri tidak asing dengan kebijakan keras terhadap aset digital. Sebelumnya, pemerintah sudah menutup jalur pembayaran langsung dari rial ke kripto di bursa lokal. Bahkan jam operasional bursa pernah dibatasi hanya dari pukul 10 pagi sampai 8 malam, buntut dari serangan siber yang cukup mengguncang.
Selain itu, keuntungan dari jual beli kripto pun dipajaki, diperlakukan sama seperti emas, properti, dan valas. Jadi, aturan baru tentang stablecoin ini bisa dibilang hanya menambah daftar panjang langkah pengendalian pemerintah terhadap dunia kripto.
Namun demikian, langkah-langkah seperti ini juga memiliki konsekuensi. Banyak analis menilai, pembatasan ketat justru bisa memicu pasar gelap atau mendorong orang mencari cara-cara lain di luar pengawasan regulator. Penggunaan stablecoin alternatif yang sulit dipantau juga bisa meningkat.
Laporan dari berbagai lembaga menunjukkan, pengguna Iran mulai beralih ke opsi lain seperti DAI di jaringan Polygon setelah beberapa alamat stablecoin yang terhubung ke Iran dibekukan penerbit global.
Menariknya, data terbaru juga mengindikasikan penurunan aktivitas kripto di Iran. Menurut catatan, sepanjang Januari hingga Juli 2025 aliran kripto yang terkait entitas Iran mencapai sekitar US$ 3,7 miliar, turun 11% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Penurunan lebih tajam terjadi setelah April, bahkan pada Juli volume transaksi merosot hingga 76%.
Penurunan ini menandakan bahwa kombinasi tekanan eksternal, pembatasan internal, dan aksi pembekuan alamat stablecoin memang berhasil menahan laju perputaran kripto di negara tersebut.
Meski begitu, tetap ada dilema. Pemerintah jelas ingin mengawasi setiap arus dana untuk menjaga stabilitas, sementara masyarakat masih melihat stablecoin sebagai pegangan di tengah ketidakpastian.
