Semua berita diperiksa secara ketat dan ditinjau oleh pakar blockchain dan para profesional industri berpengalaman.
- Bank Sentral Brasil mewajibkan lisensi resmi bagi semua penyedia layanan aset digital mulai Februari 2026.
- Transaksi stablecoin lintas negara kini dikategorikan sebagai operasi valuta asing dengan batas maksimum US$100.000.
Bank Sentral Brasil (BCB) telah menerbitkan regulasi baru yang mewajibkan seluruh penyedia layanan aset digital untuk mendapatkan izin operasi resmi.
Berdasarkan laporan FX Street, aturan ini mencakup pertukaran, kustodian, hingga penyedia layanan pembayaran berbasis aset digital. Tidak hanya soal izin, BCB juga menegaskan bahwa semua aktivitas stablecoin dan transaksi lintas batas kini akan diawasi ketat di bawah kerangka pasar valuta asing.
Di dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa perusahaan kripto harus memiliki modal minimum sebesar 10,8 juta real atau sekitar US$2 juta, tergantung pada jenis layanan yang mereka tawarkan. Sementara untuk bisnis dengan skala lebih besar, angka itu bisa melonjak hingga 37,2 juta real, setara US$7 juta.
Ketentuan ini disertai dengan larangan keras bagi entitas asing yang tidak memiliki entitas hukum di Brasil untuk beroperasi. Langkah ini menjadi sinyal bahwa otoritas keuangan Brasil ingin menempatkan aktivitas kripto dalam pengawasan penuh, bukan di pinggiran sistem tradisional.
Pengawasan Ketat Brasil di Tengah Adopsi yang Meluas
Namun demikian, pengawasan bukan berarti penolakan. Di sisi lain, pemerintah Brasil justru ingin memastikan bahwa adopsi aset digital terjadi secara aman dan transparan.
Mei lalu, otoritas moneter setempat bahkan sudah mewacanakan pembatasan transfer stablecoin ke dompet luar negeri untuk mencegah potensi arus dana gelap yang tidak terpantau. Kini, dengan adanya aturan baru, batas transaksi lintas negara ditetapkan sebesar US$100.000 per kali.
Tujuannya sederhana, untuk mencegah penyalahgunaan stablecoin sebagai alat penghindaran pajak atau pengiriman modal ke luar negeri tanpa pengawasan.
BCB juga mewajibkan penerapan sistem kepatuhan ketat yang mencakup pencegahan pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme (CFT). Setiap perusahaan kripto diharuskan memiliki kontrol internal, sistem keamanan siber, serta laporan transaksi yang bisa diaudit.
Walau tampak menambah beban, aturan ini memberi kepastian hukum bagi investor dan pelaku industri yang ingin beroperasi legal di Brasil. Bukan cuma itu, regulasi tersebut juga menandai upaya BCB untuk melindungi stabilitas keuangan nasional dari fluktuasi yang disebabkan oleh pasar kripto global.
Pajak Kripto Jadi Sorotan
Menariknya, pengawasan ini hadir hanya beberapa bulan setelah pemerintah memperluas aturan pajak kripto. CNF sebelumnya melaporkan bahwa, pada Juni lalu, otoritas pajak Brasil telah memberlakukan tarif flat sebesar 17,5% atas seluruh keuntungan dari aset kripto, tanpa batas bebas pajak bulanan.
Artinya, setiap transaksi yang menghasilkan keuntungan, termasuk dari dompet pribadi maupun luar negeri, wajib dilaporkan dan dikenai pajak secara kuartalan. Kebijakan ini jelas menandai perubahan besar dalam pendekatan pemerintah terhadap aset digital: dari sekadar mengamati menjadi benar-benar mengatur.
Lebih lanjut lagi, di tengah pengawasan ketat tersebut, Brasil tetap berusaha menjaga keseimbangan dengan mendorong inovasi. Pemerintah kini membuka jalan bagi kontrak berjangka kripto di pasar lokal, sekaligus memperkenalkan program edukasi blockchain di sektor publik.
Tujuannya agar masyarakat dan lembaga negara memahami potensi teknologi ini, bukan hanya dari sisi investasi, tetapi juga penerapan praktisnya.
